Dilihat dari segi pihak yg mengelola keuangan negara dapat dikelompokkan kedalam dua bagian yaitu yg pengelolaan dipisahkan dan yg dikelola langsung oleh negara. Komponen keuangan negara yg pengelolaan dipisahkan adl komponen keuangan negara yg pengelolaan diserahkan kepada Badan-badan Usaha Milik Negara dan Lembaga-lembaga Keuangan Milik Negara.
Ada tiga bentuk BUMN yaitu Perusahaan Jawatan Perusahaan umum Negara dan Perusahaan Perseroan Negara (Baswir 2000:17). Berikut penjelasannya:

  1. Perusahaan Jawatan atau Perjan adl perusahaan negara yg memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
  1. Bersifat memberi pelayanan kepada masyarakat.
  2. Status berlainan dgn hukum publik.
  3. Modal merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara yg dikelola oleh departemen yg membawahinya.
  • Perusahaan Umum Negara atau Perum adl perusahaan negara yg memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
    1. Bersifat melayani kepentingan umum namun juga diharapkan dapat memupuk keuntungan.
    2. Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.19/1969.
    3. Sampai tingkat tertentu menerima subsidi dari pemerintah.
    4. Seluruh modal merupakan milik negara yg diambil dari kekayaan negara yg dipisahkan dan tak terbagi ke dalam bentuk saham-saham.
  • Perusahaan Perseroan Negara atau Pesero adl perusahaan negara yaang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
    1. Bersifat mengejar keuntungan.
    2. Berstatus badan hukum dan berbentuk Perseroan Terbatas.
    3. Tidak menerima subsidi dan fasilitas dari pemerintah.
    4. Seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh pemerintah serta terbagi ke dalam bentuk saham-saham.

    Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adl perusahaan milik pemerintah daerah yg didirikan dgn Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1962 dgn modal seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yg dipisahkan (BPS 2003:1).
    Berikut adl fungsi dan peran BUMD dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah  daerah :

    1. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan.
    2. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan.
    3. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha.
    4. Memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat.
    5. Menjadi perintis kegiatan yg tak diminati masyarakat.

    Tujuan utama sektor publik adalah pemberian pelayanan publik namun tak berarti organisasi sektor publik sama sekali tak memiliki tujuan yg bersifat finansial. Organisasi sektor publik juga memiliki tujuan finansial akan tetapi hal tersebut berbeda baik secara filosofis konseptual dan operasional dgn tujuan profitabilitas pada sektor swasta. Tujuan finansial pada sektor swasta diorientasikan pada maksimasi laba utk memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham sedangkan pada sektor publik tujuan finansial lbh pada maksimasi pelayanan publik krn utk memberikan pelayanan publik diperlukan dana.


    pengertian profitabilitas negara jenis - jenis Badan Usaha Milik Daerah